Berikut ini adalah daftar isi Juknis BOS SMK yang dapat anda unduh sebagai pedoman Pengelolaan Dana BOS di SMK anda. Informasi ini bersumber dari psmk.kemdikbud.go.id.
Adapun Tujuan Khusus BOS SMK adalah sebagai berikut:
- Membantu biaya operasional sekolah non personalia;
- Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik SMK;
- Mengurangi angka putus sekolah peserta didik SMK.
- Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affimative action) bagi peserta didik miskin dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di sekolah;
- Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu;
- Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
Daftar ISI Juknis BOS SMK 2017 dapat anda cermati berikut ini:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Tekniks Bantuan Operasional Sekolah
- Surat Edaran Nomor 903/1043/SJ Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Dana Bantuan Operasional sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah- Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2006 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2006 Tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2015 tentang Pengerlolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan danbelanja Daerah Tahun Anggaran 2017
trims atas share juknis bos nya
ReplyDelete